Pulau Bunyu, Kalimantan Timur, Indonesia, maritim, laut, kapal, pelabuhan, penerbangan, ilmu pengetahuan, pesawat terbang, kapal selam, komunikasi, informasi, teknologi, kesehatan, medis, inspirasi, serba-serbi, Bisnis Tiket Pesawat, Agen Penjualan Tiket Pesawat Terbang, Koperasi Online Business Plan KSU-Nuari, Johan Suryantoro
PULAU BUNYU KALIMANTAN TIMUR || PULAU BUNYU KALIMANTAN TIMUR

BISNIS TIKET PESAWAT (BTP)
BISNIS TIKET PESAWAT (BTP) adalah layanan online booking tiket pesawat terbang dan peluang usaha untuk menjadi agen bisnis penjualan tiket pesawat terbang secara online, mudah, murah, dan cepat. KLIK DISINI untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang BISNIS TIKET PESAWAT (BTP).

Rendahnya moral beberapa pengusaha dan pejabat kita



KOPERASI ONLINE BUSINESS PLAN KSU-NUARI
Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan keanggotaan online dan modal kepenyertaan yang murah serta potensi Jasa Mitra dan SHU bulanan hingga jutaan rupiah setiap bulan untuk menjadi penghasilan rutin para anggota. KLIK DISINI untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.

Pengusaha dan Rendahnya Moral Para Pejabat
Oleh : Zainal Abidin

Apa yang dilakukan Anggodo dalam kasus kriminalisasi Bibit-Chandra tidak berbeda dari apa yang dilakukan Artalyta Suryani dalam kasus BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim, setahun lalu. Dua orang ini adalah pengusaha dan masing-masing berperan sebagai cukong yang mewakili para pengusaha yang terlibat perkara hukum. Artalyta sangat terampil mengatur Jaksa Urip, dan sang jaksa tidak berkutik terhadap perintah Artalyta.

Anggodo tampaknya lebih hebat daripada Artalyta, karena ia mengatur bukan hanya seorang jaksa, melainkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan kejaksaan. Seorang Wisnu Subroto, salah satu pejabat tinggi Kejaksaan Agung, tampak sekali tidak berkutik menolak permintaan seorang Anggodo. Ketika Wisnu terdengar enggan menuruti keinginan Anggodo, dengan cerdas Anggodo mengatakan bahwa apa artinya berteman jika tidak mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh dia.

Lebih hebat lagi, Anggodo bisa melenggang bebas dari jeratan hukum kepolisian, meski di depan publik (televisi) dia mengaku telah memberikan (menyuap) uang milyaran rupiah melalui Ary Muladi kepada pimpinan KPK, termasuk Bibit dan Chandra. Kepala Humas Polri mengaku tidak ada alasan kuat untuk menahan Anggodo hanya berdasarkan rekaman dan pengakuan di depan publik. Sebuah apologi yang bukan hanya tidak dapat dimengerti publik, melainkan juga mengabaikan akal sehat dan keadilan masyarakat.

Sebetulnya peran pengusaha yang merangkap cukong hukum seperti Anggodo dalam kasus kriminalisasi KPK dan Artalyta dalam kasus BLBI tidak sungguh-sungguh mengejutkan. Dalam kasus-kasus pelanggaran hukum atau korupsi yang dilakukan para pejabat tinggi negara, hampir selalu terdapat pengusaha di belakangnya.

Ingat saja, misalnya, kasus Urip (mantan jaksa), kasus Yusuf Faisal (mantan anggota DPR), kasus Dani Setiawan (mantan Gubernur Jawa Barat), dan kasus Romli Atmasasmita (mantan Dirjen Administrasi Umum Depkum HAM). Dalam kasus-kasus ini, para pejabat negara bersekongkol dengan para pengusaha untuk melakukan pelanggaran hukum.

Persekongkolan itu didorong oleh karakter simbiosis mutualisme antara pejabat dan pengusaha. Pengusaha memerlukan perlindungan hukum, kemudahan, dan kecepatan dalam menjalankan bisnis. Sedangkan para pejabat memerlukan uang untuk meningkatkan status ekonomi dan memuaskan ego untuk memperkaya diri.

Bagaimana Menghentikan Praktek-praktek Kotor Seperti Itu?

Meski korupsi dan pelanggaran hukum berhubungan erat dengan masalah moral para pejabat dan pengusaha, solusi yang bersifat moralistik tidak akan efektif. Diperlukan penegakan hukum yang serius dan adil oleh para penegak hukum. Oleh sebab itu, pembersihan dan reformasi lembaga-lembaga yudikatif, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Sangat menyedihkan jika ada oknum dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam penegakan hukum berkomplot untuk mengkriminalisasi pimpinan lembaga hukum, seperti KPK, karena dianggap mengancam kepentingan mereka.

Namun reformasi lembaga-lembaga yudikatif dan kepolisian juga memerlukan political will dari lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Penegakan hukum memerlukan bukan hanya reformasi lembaga-lembaga yudikatif, melainkan juga reformasi birokrasi eksekutif dan legislatif. Tiga lembaga pemerintah itu harus bersinergi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.

Rakyat ada di belakang lembaga-lembaga itu jika lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsinya secara benar. Namun rakyat akan menjadikan mereka lawan jika tiga lembaga itu malah memilih memperkaya diri, merendahkan diri, dan menyakiti rasa keadilan rakyat.

sumber : gatra.com

BISNIS TIKET PESAWAT (BTP)
Layanan online booking tiket pesawat terbang dan peluang usaha bisnis agen penjualan tiket pesawat terbang secara online, murah, mudah, dan cepat.

KOPERASI ONLINE KSU-NUARI
Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan keanggotaan online dan modal kepenyertaan yang murah dengan potensi Jasa Mitra dan SHU bulanan hingga jutaan rupiah setiap bulan untuk menjadi penghasilan rutin bagi anggota.

LAYANAN ISI ULANG PULSA ELEKTRONIK PULSAGRAM
Layanan isi ulang pulsa elektronik untuk pengisian pulsa pada ponsel milik Anda dan keluarga. Proses isi ulang pulsa yang cepat dan harga pulsa yang murah sehingga PULSAGRAM juga bisa diandalkan untuk berbisnis penjualan pulsa elektronik.
tulisan dengan kategori yang sama :


 

KLIK DISINI UNTUK KEMBALI KEATAS

Pulau Bunyu, Kalimantan Timur, Indonesia, maritim, laut, kapal, pelabuhan, penerbangan, ilmu pengetahuan, pesawat terbang, kapal selam, komunikasi, informasi, teknologi, kesehatan, medis, inspirasi, serba-serbi, Bisnis Tiket Pesawat, Agen Penjualan Tiket Pesawat Terbang, Koperasi Online Business Plan KSU-Nuari, Johan Suryantoro