Rendahnya moral beberapa pengusaha dan pejabat kita
Jumat, 18 Desember 2009
Pengusaha dan Rendahnya Moral Para Pejabat
Oleh : Zainal Abidin
Apa yang dilakukan Anggodo dalam kasus kriminalisasi Bibit-Chandra tidak berbeda dari apa yang dilakukan Artalyta Suryani dalam kasus BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim, setahun lalu. Dua orang ini adalah pengusaha dan masing-masing berperan sebagai cukong yang mewakili para pengusaha yang terlibat perkara hukum. Artalyta sangat terampil mengatur Jaksa Urip, dan sang jaksa tidak berkutik terhadap perintah Artalyta.
Anggodo tampaknya lebih hebat daripada Artalyta, karena ia mengatur bukan hanya seorang jaksa, melainkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan kejaksaan. Seorang Wisnu Subroto, salah satu pejabat tinggi Kejaksaan Agung, tampak sekali tidak berkutik menolak permintaan seorang Anggodo. Ketika Wisnu terdengar enggan menuruti keinginan Anggodo, dengan cerdas Anggodo mengatakan bahwa apa artinya berteman jika tidak mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh dia.
Lebih hebat lagi, Anggodo bisa melenggang bebas dari jeratan hukum kepolisian, meski di depan publik (televisi) dia mengaku telah memberikan (menyuap) uang milyaran rupiah melalui Ary Muladi kepada pimpinan KPK, termasuk Bibit dan Chandra. Kepala Humas Polri mengaku tidak ada alasan kuat untuk menahan Anggodo hanya berdasarkan rekaman dan pengakuan di depan publik. Sebuah apologi yang bukan hanya tidak dapat dimengerti publik, melainkan juga mengabaikan akal sehat dan keadilan masyarakat.
Oleh : Zainal Abidin
Apa yang dilakukan Anggodo dalam kasus kriminalisasi Bibit-Chandra tidak berbeda dari apa yang dilakukan Artalyta Suryani dalam kasus BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim, setahun lalu. Dua orang ini adalah pengusaha dan masing-masing berperan sebagai cukong yang mewakili para pengusaha yang terlibat perkara hukum. Artalyta sangat terampil mengatur Jaksa Urip, dan sang jaksa tidak berkutik terhadap perintah Artalyta.
Anggodo tampaknya lebih hebat daripada Artalyta, karena ia mengatur bukan hanya seorang jaksa, melainkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan kejaksaan. Seorang Wisnu Subroto, salah satu pejabat tinggi Kejaksaan Agung, tampak sekali tidak berkutik menolak permintaan seorang Anggodo. Ketika Wisnu terdengar enggan menuruti keinginan Anggodo, dengan cerdas Anggodo mengatakan bahwa apa artinya berteman jika tidak mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh dia.
Lebih hebat lagi, Anggodo bisa melenggang bebas dari jeratan hukum kepolisian, meski di depan publik (televisi) dia mengaku telah memberikan (menyuap) uang milyaran rupiah melalui Ary Muladi kepada pimpinan KPK, termasuk Bibit dan Chandra. Kepala Humas Polri mengaku tidak ada alasan kuat untuk menahan Anggodo hanya berdasarkan rekaman dan pengakuan di depan publik. Sebuah apologi yang bukan hanya tidak dapat dimengerti publik, melainkan juga mengabaikan akal sehat dan keadilan masyarakat.
Sebetulnya peran pengusaha yang merangkap cukong hukum seperti Anggodo dalam kasus kriminalisasi KPK dan Artalyta dalam kasus BLBI tidak sungguh-sungguh mengejutkan. Dalam kasus-kasus pelanggaran hukum atau korupsi yang dilakukan para pejabat tinggi negara, hampir selalu terdapat pengusaha di belakangnya.
Ingat saja, misalnya, kasus Urip (mantan jaksa), kasus Yusuf Faisal (mantan anggota DPR), kasus Dani Setiawan (mantan Gubernur Jawa Barat), dan kasus Romli Atmasasmita (mantan Dirjen Administrasi Umum Depkum HAM). Dalam kasus-kasus ini, para pejabat negara bersekongkol dengan para pengusaha untuk melakukan pelanggaran hukum.
Persekongkolan itu didorong oleh karakter simbiosis mutualisme antara pejabat dan pengusaha. Pengusaha memerlukan perlindungan hukum, kemudahan, dan kecepatan dalam menjalankan bisnis. Sedangkan para pejabat memerlukan uang untuk meningkatkan status ekonomi dan memuaskan ego untuk memperkaya diri.
Bagaimana Menghentikan Praktek-praktek Kotor Seperti Itu?
Meski korupsi dan pelanggaran hukum berhubungan erat dengan masalah moral para pejabat dan pengusaha, solusi yang bersifat moralistik tidak akan efektif. Diperlukan penegakan hukum yang serius dan adil oleh para penegak hukum. Oleh sebab itu, pembersihan dan reformasi lembaga-lembaga yudikatif, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Sangat menyedihkan jika ada oknum dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam penegakan hukum berkomplot untuk mengkriminalisasi pimpinan lembaga hukum, seperti KPK, karena dianggap mengancam kepentingan mereka.
Namun reformasi lembaga-lembaga yudikatif dan kepolisian juga memerlukan political will dari lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Penegakan hukum memerlukan bukan hanya reformasi lembaga-lembaga yudikatif, melainkan juga reformasi birokrasi eksekutif dan legislatif. Tiga lembaga pemerintah itu harus bersinergi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.
Rakyat ada di belakang lembaga-lembaga itu jika lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsinya secara benar. Namun rakyat akan menjadikan mereka lawan jika tiga lembaga itu malah memilih memperkaya diri, merendahkan diri, dan menyakiti rasa keadilan rakyat.
sumber : gatra.com
Ingat saja, misalnya, kasus Urip (mantan jaksa), kasus Yusuf Faisal (mantan anggota DPR), kasus Dani Setiawan (mantan Gubernur Jawa Barat), dan kasus Romli Atmasasmita (mantan Dirjen Administrasi Umum Depkum HAM). Dalam kasus-kasus ini, para pejabat negara bersekongkol dengan para pengusaha untuk melakukan pelanggaran hukum.
Persekongkolan itu didorong oleh karakter simbiosis mutualisme antara pejabat dan pengusaha. Pengusaha memerlukan perlindungan hukum, kemudahan, dan kecepatan dalam menjalankan bisnis. Sedangkan para pejabat memerlukan uang untuk meningkatkan status ekonomi dan memuaskan ego untuk memperkaya diri.
Bagaimana Menghentikan Praktek-praktek Kotor Seperti Itu?
Meski korupsi dan pelanggaran hukum berhubungan erat dengan masalah moral para pejabat dan pengusaha, solusi yang bersifat moralistik tidak akan efektif. Diperlukan penegakan hukum yang serius dan adil oleh para penegak hukum. Oleh sebab itu, pembersihan dan reformasi lembaga-lembaga yudikatif, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Sangat menyedihkan jika ada oknum dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam penegakan hukum berkomplot untuk mengkriminalisasi pimpinan lembaga hukum, seperti KPK, karena dianggap mengancam kepentingan mereka.
Namun reformasi lembaga-lembaga yudikatif dan kepolisian juga memerlukan political will dari lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Penegakan hukum memerlukan bukan hanya reformasi lembaga-lembaga yudikatif, melainkan juga reformasi birokrasi eksekutif dan legislatif. Tiga lembaga pemerintah itu harus bersinergi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.
Rakyat ada di belakang lembaga-lembaga itu jika lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsinya secara benar. Namun rakyat akan menjadikan mereka lawan jika tiga lembaga itu malah memilih memperkaya diri, merendahkan diri, dan menyakiti rasa keadilan rakyat.
sumber : gatra.com
Label: SERBA-SERBI
Share
| Tweet | Follow @bunyuonline |
BISNIS TIKET PESAWAT ONLINEDirekomendasikan bagi Anda yang ingin memiliki dan mengelola bisnis penjualan tiket pesawat secara online, murah, mudah, cepat, dan aman. untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
artikel terkait :
|
LOADING…..  |
Wallpaper foto kapal laut :
| Judul Artikel | : | Rendahnya moral beberapa pengusaha dan pejabat kita |
| Alamat URL | : | http://www.bunyu-online.com/2009/12/rendahnya-moral-para-pengusaha-dan.html |